KAHMI Award untuk Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dianugerahi “KAHMI Award” atas dedikasi, prestasi dan kinerja yang dicapainya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, saat peringatan 44 Tahun KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), Jakarta, (12/10).
Jakarta, MKOnline – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dianugerahi “KAHMI Award” berkat dedikasi, prestasi dan kinerja yang dicapainya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Pemberian penghargaan itu diberikan pada Selasa (12/10) malam di Grand Sahid Jaya Hotel, bertepatan Peringatan 44 Tahun KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam). Selain Mahfud MD, Sylviana Murni selaku Walikota Jakarta Pusat, juga menerima penghargaan yang sama.

Memindahkan Ibu Kota Negara Ke Jawa Timur

MEMINDAHKAN IBU KOTA NEGARA KE JAWA TIMUR

Oleh Abdul Fatah

Ketua Umum HMI Cabang Jember komisariat Hukum Unej Periode 2006-2007

Jakarta sudah tidak kuat lagi menanggung bebannya. Kemacetan terjadi di berbagai ruas jalan utama di Jakarta yang notabenenya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Di samping kemacetan, beban Jakarta juga mengenai terpusatnya kegiatan ekonomi menjadi alasan Jakarta tidak layak lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta dengan segala potensinya dengan sendirinya menjadi magnet (daya tarik) bagi setiap orang untuk mencari penghidupan lebih layak. Tidak terkecuali masyarakat biasa, para pengusaha dan pengacara, serta profesi lainnya lebih tertarik hidup di Jakarta. Dengan alasan tunggal Jakarta lebih menjanjikan kesejahteraan dan populeritas bagi sebagain orang.

Nelayan Jawa Timur Tenggelam oleh Retribusi

NELAYAN JAWA TIMUR TENGGELAM OLEH RETRIBUSI
Oleh : Abdul Fatah – Ketua Umum HMI Cabang Jember komisariat Hukum Unej Periode 2006-2007

BEBERAPA waktu lalu pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh menteri Fadel Muhammad membuat kebijakan penghapusan retribusi bagi para nelayan. Kebijakan ini secara otomatis disambut gembira oleh para nelayan di nusantara tidak luput juga para nelayan di Jawa Timur (Jatim). Sudah tidak menjadi rahasia lagi selama ini nelayan, terutama nelayan tradisional telah dibebani oleh berbagai macam retribusi yang nominalnya sangat tinggi dan menjadi beban bagi para nelayan. Sehingga implikasinya menjadikan nelayan sebagai masyarakat termiskin di negeri ini dan tidak dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Kebijakan positif ditingkat pusat kadang kala tidak diimbangi dengan kebijakan yang sebanding di tingkat daerah, misalnya di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) faktanya tidak memiliki tingkat sensitifitas untuk keperpihakan yang tinggi pada nelayan, sehingga kebijakan yang diambil belum condong pro pada nelayan. Kebijakan Pemprov Jatim untuk tahun 2010 ini belum menjamin kesejahteraan nelayan, bahkan ada indikasi membebani nelayan.

Pemberdayaan Nelayan Tradisional dengan Wajah Humanis

PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL DENGAN WAJAH HUMANIS

Oleh : Abdul Fatah

Ketua Umum HMI Cabang Jember Komisariat Hukum Unej Periode 2006-2007

Pertama kali ketika istilah nelayan tradisional dan kampung nelayan tradisional kita dengar maka kesan yang muncul pertama kali adalah kesan miskin dan kumuh. Hal tersebut tidaklah salah karena pada dasarnya hal itu menjadi fakta yang dapat kita nemui di masyarakat nelayan tradisonal. Sampai dengan sekarang nelayan tradisional merupakan komunitas masyarakat yang belum beranjak dari kemiskinan.

Kondisi yang selama ini membelit para nelayan tradisional, paling tidak disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang dominan yaitu faktor kebiasaan nelayan dan belum adanya kebijakan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang memihak kepada nelayan tradisional. Pertama, kebiasaan nelayan. Nelayan tradisional merupakan nelayan dengan segala keterbatasan, baik pengetahuan maupun kemampuan permodalan. Kegiatan tunggal nelayan tradisional adalah adalah mencari ikan di laut. Kegiatan tunggal ini menjadi alasan pembenar bagi nelayan tradisional untuk hidup dengan kondisi apa adanya dengan status kemiskinan, karena tidak ada keterampilan lain yang dimiliki.

Ketua MK Adakan Silaturahim dan Buka Bersama KAHMI

Kegundahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD, terhadap penyelenggaraan Pemilukada diungkapkan saat acara silaturahim dan buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, pada Sabtu (14/8)  malam. Tampak hadir pula Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI, dr. Abidinsyah Siregar, serta Konsulat Jenderal (Konjen) RI untuk wilayah Hong Kong, Teguh Wardoyo dan Konjen RI untuk Penang, Hilman.

Lebih jauh, Mahfud mempertanyakan proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini. “Apakah ini demokrasi yang kita inginkan?” tanya Mahfud saat itu. “Bibit kerusakan di masyarakat sudah semakin parah.”

Official Website HMI Cabang Jember Komisariat Hukum

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Salam Perjuangan Saudara-Saudaraku semua, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum Unej. Dalam meningkatkan teknologi dan kualitas akses HMI melalui situs internet, di samping situs blog ini  halaman HMI Cabang Jember Komisariat Hukum Unej juga dapat diakses melalui situs website dengan alamat http://www.hmihukumjember.co.cc.

Selanjutnya, HMI Cabang Jember Komisariat Hukum Unej juga telah memiliki account Twitter @hmihukumjember. Silakan kunjungi situs Website kami dan follow account twitter kami.

Lomba Karya Tulis Mahkamah Konstitusi 2010